KOTEKA adalah penutup bagian khusus alat kelamin pria yang dipakai beberapa suku di Tanah Papua. Bagi pria berwibawa dan terkenal dalam masyarakat, koteka yang digunakan harus berukuran besar dan panjang. Batang kotekanya pun diukir berwarna-warni. Seorang pria berwibawa dan gagah biasanya mengenakan koteka sambil memegang panah dan busur dengan tatapan wajah yang tajam ke alam bebas.

KOTEKA terbuat dari buah labu (Lagenaria siceraria). Labu tua dipetik, dikeluarkan isi dan bijinya kemudian dijemur dan digunakan setelah labu tersebut menjadi kering.

Kata KOTEKA berasal dari salah satu suku di Paniai, artinya ‘pakaian’. Di Wamena koteka disebut holim. Ada berbagai jenis ukuran koteka, tergantungbesar kecilnya kondisi fisik pemakai. Tetapi, besarnya koteka juga sering hanya sebagai aksesoris bagi si pemakai. Tidak ada literatur yang menyebutkan, sejak kapan suku- suku asli Papua mengenakan koteka. Sejak petualangan bangsa Eropa datang ke daerah itu, kaum pria dari suku–suku di Pegunungan Tengah (Jayawijaya, Puncak Jaya, Paniai, Nabire, Tolikara, Yahokimo, dan Pegunungan Bintang) sudah mengenakan koteka. Keterampilan membuat koteka diperoleh secara turun temurun bagi kaum pria.

Seorang laki-laki ketika menginjak usia 5-13 tahun harus sudah mengenakan koteka sebagai busana pria. Dan itu ditandai dengan mengadakan upacara adat untuk pemasangan koteka. Pria seperti ini yang menutup bagian alat kelamin mereka dengan kulit labu ini sering disebut “manusia koteka”, atau sering pula disebut masyarakat koteka.

Ada tiga pola penggunaan koteka, yaitu tegak lurus: menandakan bahwa pemakainya adalah “pria sejati”. Makna simbolik lainnya mengisyaratkan, pria yang memakainya masih perjaka, belum pernah melakukan persebadanan. Miring ke samping kanan: simbol kejantanan, bermakna bahwa penggunanya adalah pria gagah berani, laki-laki sejati, pemilik harta kekayaan yang melimpah, memiliki status sosial yang tinggi atau mempunyai kedudukan sebagai bangsawan. “Kanan” menandakan kekuatan bekerja, keterampilan memimpin, dan pengayom rakyat. Miring ke samping kiri: bermakna pria dewasa yang berasal dari golongan menengah dan memiliki sifat kejantanan sejati. Juga menunjukkan pemakainya adalah keturunan Panglima Perang (apendabogur). Integrasi Papua ke dalam NKRI pada 1962 merupakan satu titik balik kehidupanmasyarakat koteka. Pertemuan para pejabat dari Jakarta dengan masyarakat koteka waktu itu merupakan pertemuan dua budaya yang berbeda, yakni Melanesia dan Polinesia.

Orang Jakarta tidak melihat koteka sebagai pakaian, sementara masyarakat pedalaman Papua melihatnya sebagai pakaian yang memiliki nilai kebanggaan yang tidak berbeda dengan pakaian yang dikenakan masyarakat Indonesia umumnya. Sejak itu pula terbangun sikap heran dan tanda tanya di antara kedua pihak. Koteka dinilai sebagai salah satu bagian dari kemiskinan dan keterbelakangan. Koteka bukan pakaian. Pria yang mengenakan koteka dilihat sebagai pria telanjang dan “tidak beradab”. Tetapi, dari sisi orang Papua, koteka adalah pakaian resmi orang Papua yang menunjukan identitas dan jatidiri seorang laki-laki Papua sejati. Secara bertahap, sosialisasi mengenai gerakan pemberantasan koteka pun mulai digalakkan. Gubernur Frans Kaisepo (1964-1973) mulai menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai pakaian yang sehat, sopan, dan bermartabat. Kemudian dilanjutkan dengan kampanye antikoteka oleh Gubernur Soetran. Sosialiasi dilanjutkan Gubernur Acub Zainal, Gubernur Busiri Suryowironoto, dan Gubernur Isac Hindom. Pada masa pemerintahan Gubernur Barnabas Suebu (1988-1993) dan Yacob Pattipi (1993-1998) mulai dilakukan kampanye antikoteka di Pegunungan Tengah. Puluhan ton pakaian dijatuhkan di beberapa kecamatan dan kampung-kampung di Pegunungan Tengah yang merupakan basis koteka. Tetapi, kampanye antikoteka dengan cara itu tidak banyak membantu masyarakat koteka. Satu dua potong pakaian yang dibagi kepada masyarakat tidak bertahan lama. Pakaian itu dikenakan terus siang-malam, dan tidak dicuci sampai hancur di badan. Ketika pakaian hancur, tidak ada pakaian baru sebagai pengganti. Kondisi geografis yang sangat sulit dijangkau, membuat mereka seakan-akan tetap terisolasi di tengah hutan. Tidak mengenal peradaban modern dan tidak tahu caranya mendapatkan pakaian. Mereka juga tidak tahu bagaimana cara merawat dan menjaga pakaian agar tetap awet di badan. Ditambah lagi dengan tingkat pendidikan yang begitu minim, membuat mereka tetap memilih untuk menggunakan koteka mereka tersebut.

Kampanye antikoteka tidak disertai pembangunan infrastruktur yang menghubungkan masyarakat kota dengan masyarakat terisolasi sehingga tidak banyak membawa perubahan. Ada kesenjangan cukup besar antara masyarakat kota yang sebagian besar dihuni warga pendatang dengan masyarakat pedalaman yang dikuasai penduduk asli. Pada tahun 1980-an ketika ratusan manusia koteka datang dari distrik terpencil ke Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, serta-merta mereka melihat kemajuan di kota itu. Para manusia koteka pun berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Secara bertahap mereka tidak lagi memakai koteka duduk di dalam angkutan umum, bergabung dengan warga pendatang di dalam angkutan. Apalagi kalau di dalam angkutan ada ibu rumah tangga dan anak-anak gadis yang ketakutan ketika duduk bersama manusia koteka. Akhirnya ada larangan manusia koteka naik angkutan umum, kecuali harus mengenakan pakaian umum. Mereka pun menaati larangan itu setelah menyadari bahwa berpakaian yang resmi jauh lebih sopan dan bermartabat dibanding koteka dan memilih untuk berjalan kaki saja walaupun dalam jarak yang sangat jauh.

Kini manusia koteka di dalam kota Wamena sudah berkurang. Hanya dua-tiga manusia koteka sengaja hadir di Bandara Wamena untuk dipotret oleh para turis asing, kemudian mereka meminta bayaran Rp 5.000 s/d Rp 100.000, tergantung kesepakatan. Manusia kotekapun sering dijadikan obyek wisata oleh pemerintah daerah setempat.

Di satu sisi, pemerintah berupaya membasmi koteka, namun di pihak lain pemerintah juga mempromosikan manusia koteka ke dunia luar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tahun 1996 sejumlah manusia koteka dibawa oleh Pemerintah Provinsi Papua bersama beberapa pengelola obyek wisata di Papua untuk mempromosikan wisata ke luar negeri. Kegiatan ini mendapat tanggapan negatif dari para tokoh agama, LSM dan tokoh adat di Papua. Disebutkan, manusia koteka hanya dijadikan obyek semata, sementara pemerintah daerah menikmati keuntungan dari proyek promosi wisata ke luar negeri itu.

Membasmi koteka di Papua serba dilematis. Di satu sisi, koteka sebagai simbol kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan dan ketelanjangan. Tetapi di sisi yang lain, ini adalah khasanah budaya yang memiliki nilai jual dan nilai historis yang sangat tinggi.

Hdo